Teori Kemiskinan

Teori Kemiskinan

Seperti diketahui, terdpat banyak teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Teori – teori tersebut yaitu :

1)      Teori Neo – Liberal

Shanon, Spicker, Cheyne, O’Brien dan Belgrve beragumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar – besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi – tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat residual sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Peran Negara hanyalah sebagai penjaga yang baru boleh ikut campur tangan manakala lembaga – lembaga diatas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.

2)      Teori Sosial Demokrat

Teori ini memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan structural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber kemasyarakatan. Teori sosial demokrat menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan Negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar bagi seluruh warga neagara dan dipengaruhi oleh pendekanan ekonomi manajemen permintaan gaya Keynesian. Meskipun teori ini tidak setuju sepenuhnya terhadap pasar bebas, kaum sosial demokrat tidak anti system ekonomi Kapitalis. Bahkan Kapitalis masih dipandang sebagai bentuk organisasi ekonomi yang paling efektif. Hanya saja sosial demokrat merasa perlu ada siste Negara yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

      Pendukung sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki sumber kesejahteraan. Kebebasan lebih ari sekedar bebas dari pengaruh luar, melainkan bebas pula dalam menentukan pilihan.

3)      Teori Marjinal

Teori ini berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi dikarenakan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu.

      Oscar Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran Teori Marjinal. Konsepnya yang terkenal adalah Culture of Poverty. Menurut Lewis, masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerah pada nasib, system keluarga yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan banyak terjadi.

Ada dua pendekatan perencanaan yang bersumber dari pandangan teori marjinal :

Ø  Prakarsa harus datang dari luar komunitas

Ø  Perencanaan harus berfokus  pada perubahan nilai, karena akar masalah ada pada nilai

4)      Teori Development

Teori Development (bercorak pembangunan) muncul dari teori – teori pembangunan terutama non – liberal. Teori ini mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi dan masyarakat sebagai satu kesatuan.

Ada tiga asusmsi dasar teori ini :

Ø  Negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut industrialisasi, modal, kemampuan manajerial, dan prasarana yang diperlukan untuk peningkatan

Ø  Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah – masalah ketimpangan

Ø  Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesar – besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipau setinggi – tingginya

Ketiga asumsi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi bukanlah persoalan budaya, sebagaimana anggapan teori marjinal melainkan adalah persoalan ekonomi dan pembangunan.

5)      Teori Struktural

Teori ini didasarkan oleh pemikiran yang berasal dari teori ketergantungan yang diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank (1967), Capitalism and the Underdevelopment in Latin America, dan juga oleh Teothonio Dos Santos dan Samir.

      Teori Struktural berasumsi bahwa kemiskinan terjadi bukan karena persoalan budaya dan pembangunan ekonomi, melainkan politik – ekonomi dunia.

Teori ketergantungan mengajukan tiga asumsi utama, yaitu :

Ø  Dunia didominasi oleh suatu perekonomian tunggal sedemikian rupa sehingga semua Negara di dunia diintegrasikan ke dalam lingkungan produksi kapitalisme yang menyebabkan keterbelakangan di Negara miskin

Ø  Negara – Negara inti menarik surplus dari Negara miskin malalui suatu matarantai metropolis – satelit

Ø  Sebagai akibatnya Negara miskin menjadi semakin miskin dan Negara kaya menjadi semakin kaya

Dengan berdasar pada asumsi teori ketergantungan tersebut teori structural mengajukan asumsi bahwa kemiskinan di dunia harus dilihat pada suatu konstelasi ekonomi internasional dan struktur politik global yang menerangkan bahwa ketergantungan yang menjadi penyebab Negara terbelakang dan masyarakatnya menjadi miskin.

6)      Teori Artikulasi Moda Produksi

Teori ini adalah salah satu teori yang dikembangkan oleh Pierre Philipe Rey, Meillassoux, Terry dan Taylor dari pemikiran karya Karl Marx dan Frederic Engels mengenai Moda Produksi (Mode of Production). Teori ini berasusmsi bahwa reproduksi kapitalisme di Negara – Negara miskin terjadi dalam suatu simultanitas tunggal dimana pada sisi Negara miskin terjadi artikulasi dari sedikitnya dua moda produksi (moda produksi kapitalis dan pra – kapitalis). Konsistensi dari kedua moda produksi tersebut menghasilkan eksploitasi tenaga kerja murah dan problem akses bagi kelompok masyarakat miskin yang masih tetap berada dalam ranah moda produksi pra – kapitalis.

      Strategi penanganan kemiskinan ditawarkan oleh teori artikulasi moda produksi dikenal dengan person in environtment dan person in situation yang dianalogikan sebagai strategi ikan – kail memberikan keterampilan memancing, menghilangkan dominasi kepelimikan kolam ikan oleh kelompok elit dalam masyarakat, dan mengupayakan perluasan akses pemasaran bagi penjualan ikan.

Teori artikulasi moda produksi melandasi dua macam pendekatan yaitu moderat (pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial, program jaminan perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial, program pemberdayaan masyarakat) dan radikal ( di dalam masyarakatlah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan yang menyebabkan taraf hidup sebagian masyarakat tetap rendah sehingga kebijakan paling tepat adalah  reformasi dan transformasi).

Penyebab dan dampak kemiskinan

Penyebab Kemiskinan

Jika dihubungkan dengan aspek secara umum maka kemiskinan dapat disebabkan kedalam beberapa aspek, yaitu :

1)      Individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin.

2)      Keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

3)      Sub – budaya, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari – hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

4)      Agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah dan ekonomi.

5)      Structural, yang memberikan alas an bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

6)      Kemalasan dari individu, dimana tidak adanya keinginan atau usaha untuk maju kepada kehidupan yang lebih baik.

Berbagai persoalan kemiskinan memang pada dasarnya terletak pada individu yang merupakan bagian dari masyarakat apakah itu miskin atau tidak. Selain dari aspek tersebut, kemiskinan juga dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu seperti : aspek sosial, bahwa kemiskinan diakibatkan karena terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi dimana terjadi sebuah ketidaktahuan mengenai teknologi informasi yang diakibatkan kurangnya atau sempitnya interaksi antara masyarakat. Aspek ekonomi, kemiskinan yang dilator belakangi oleh terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan akibat dari terbatasnya pemilikan alat produksi sehingga upah yang didapatkan sangat rendah dan tidak adanya inisiatif untuk menabung sebagai simpanan yang bisa digunakan ketika butuh untuk keperluan yang sangat penting. Dengan indikator ekonomi maka kemiskina bisa dilihat dengan beberapa pendekatan yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari Aspek Politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 menyebutkan sebanyak 39,30 juta jiwa (17,75 persen) penduduk Indonesia dikatakan penduduk miskin. Pada tahun 2007 sebanyak 105,3 juta jiwa (BPS: 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen), dan diperkirakan pada 2008 penduduk indonesia diperkirakan sekitar 49 persen merupakan masyarakat miskin sehingga Indonesia termasuksalah satu negara miskin di dunia terutama dilihat dari daya beli masyarakat Indonesia dinilai sangat kurang sekali dan juga permasalaha gizi buruk yang semakin meningkat. Tingginya angka kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskian merupakan persoalan kolektif dan struktural akibat dari konstruksi ekonomi, sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Sedangkan di dalam pemerintahan sendiri, dengan adanya subsidi terhadap kenaikan barang yang berimbas pada masyarakat menjadikan hilangnya subsidi untuk yang lainya yang disebabkan karena keterbatasan dana yang tersedia akibat kepentingan-kepentingan individu yang tidak mengedepankan aspek kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

2.4       Dampak Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi merupakan sebuah masalah yang tentunya memberikan dampak bagi masyarakat baik itu dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan dapat dikelompokan kedalam beberapa masalah, yaitu :

1)      Dampak Masalah Kependudukan

Dilihat dari segi kependudukan, kemiskinan berdampak pada ketidakmeratanya pertumbuhan penduduk disetiap wilayah sehingga ketidakmerataan tersebut membawa konsekuensi berat kepada aspek – aspek kehidupan sosial lainya. Secara nasional  penduduk yang tidak merata mambawa akibat bagi penyediaan berbagai sarana dan kebutuhan penduduk. Dalam bidang lapangan pekerjaan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pada akhirnya menimbulkan pengangguran.

Selain itu pengangguran  juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok dan pengemus yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

Dalam membedakan jenis – jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu :

a.       Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya

Ø  Pengangguran normal atau friksional

Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.

Ø  Pengangguran sinklinal

Penggangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran tenaga kerja.

Ø  Pengangguran struktural

Keadaan dimana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Ø  Pengangguran teknologi

Ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh penggunaan mesin – mesin dan kemajuan teknologi lainnya.

b.      Jenis pengangguran berdasarkan ciri – cirinya

Ø  Pengangguran terbuka

Pengangguran ini trcipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.

Ø  Penganggura tersembunyi

Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya : pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukandan keluarga petani dengan anggota kelurga yang besar yang mengerjakan luas tag yang sangat kecil.

Ø  Pengangguran musiman

Terjadi karena faktor kondisi iklim yang biasanya disektor pertanian dan perikanan karena pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan dan terpaksa menganggur.

Ø  Setengah menganggur

Pengangguran yang hanya bekerja satu sampai dua hari seminggu atau satu sampai empat jam sehari.

2)      Dampak Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi menyangkut masalah kerumah tanggaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ini terbagi kedalam beberapa aspek yaitu : aspek kuantitas, aspek kualitas penduduk, aspek sumber daya alam dan manusia, aspek komunikasi dan transportasi serta aspek kondisi dan lokasi geografi. Ditinjau dari segi kuantitas penduduk Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang bisa dikembangkan terutama dengan jumlah penduduk yang banyak. Tapi kemiskinan menjadikan penduduk tidak memiliki kekuatan dalam mengenbangkan perekonomian Indonesia. Kemudian kemiskinan menjadikan penduduk seolah menunjukan kelemahanya sebagai konsumen berbagai produksi. Seretnya transportasi komunikasi menyebabkan perekonomian terhambat seperti pada dasarnya daerah tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan tapi tatap saja kehidupan penduduknya tetap rendah.

3)      Dampak Masalah Lingkungan

Masalah lingkungan dapat diartikan bahwa masalah yang terjadi di lingkungan hidup manusia mengancam ketentraman dan kesejahteraan manusia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara komponen manusia dengan lingkungan yang menjadi penampung dan penjamin kehidupan manusia. Dampak lainya yaitu keterbelakangan pembangunan, kebodohan, kebanjiran, pencemaran lingkungan dan tingkat kesehatan yang rendah yang diakibatkan karena lingkungan yang kurang mendukung karena kemiskinan.

4)      Dampak Masalah Pendidikan

Pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. Dampak kemiskinan terhadap pendidikan memang sangat merugikan sekali karena telah menghilangkan pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tidak sedikit penduduk Indonesia yang belum mengenal pendidikan.

5)      Pemberontakan

Pemberontakan merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya, perang saudara antar – etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang lainnya. Semua itu tidak terlepas dari usaha masyarakat untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi lebih baik (sejahtera) dari keadaan kemiskinan yang menimpanya. Pemberontakan seperti itu biasanya terjadi di negara berkembang atau negara miskin.

Penjelasan diatas sudah tentu sangat memberikan gambaran bagaimana dampak dari adanya kemiskinan yang tidak mempengaruhi satu aspek saja tetapi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehudupan manusia. Sepertikita lihat bahwa memang realitas dilapangan memang terjadi seperti itu dimana kemiskinan menjadikan masyarakat menjadi beban bagi pemerintah. Sekedar catatan saja bahwa pada dasarnya kembali kepada diri masing-masing apakah ada usaha untuk merubah kearah yang lebih baikataukah berada dalam kehidupan miskin dengan tidak adanya usaha untuk merubah nasib kearah yang lebih baik. Sehingga aspek yang menjadi sumber daya yang tidak bisa diekploitasi menjadi sesuatu hal yang bisa di kelola dan menjadi sesuatu yang lebih memiliki arti dan harga karena disentuh oleh tangan-kreatif masyarakat yang menginginkan perubahan hidup.

Bentuk dan Jenis Kemiskinan

.3. Bentuk dan Jenis Kemiskinan
Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan
penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan
tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak
hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan
pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat
rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum,
kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan
negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan
kualitas kesejahteraannya sendiri.
Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk
permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat
bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):
1) Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang
atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga
kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan,
sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk
meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai
pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok
berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan
absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau
30
mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut
miskin.
2) Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi
karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau
ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya
ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah
yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan
seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
3) Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat
adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya
berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk
memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini
dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang
kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
4) Kemiskinan Struktural
Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena
rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada
suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung
adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga
terkadang memiliki unsur diskriminatif.
31
Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling
banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara
pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank
Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak
menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan
sebelumnya (Jarnasy, 2004: 8-9). Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula
dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan
berdasarkan sifatnya adalah:
1) Kemiskinan Alamiah
Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat
adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra
sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang
kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya
adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan
sehingga menjadi daerah tertinggal.
2) Kemiskinan Buatan
Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem
moderenisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak
memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan
fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak
negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (developmentalism) yang
umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk
mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak
32
meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri
misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang
bekerja di sektor pertanian.
Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep
pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang
berkembang pada dekade 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2004: 8).
Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan
hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun
pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004: 123). Salah
satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau
sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan
hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan
per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga
saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:
1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan
kerja, dan ketrampilan yang memadai.
2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah
3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di
lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga
setengah menganggur
4) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat
pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan
(slum area)
33
5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan
kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan
pada umumnya.
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas
tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal
terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas
hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasikan atau
diukur.

Definisi Kemiskinan Secara Umum

Definisi Kemiskinan Secara Umum
Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan
pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut
miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia
memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin.
Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap
negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial.
Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan
kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi
rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.
Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan
pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk
23
menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan
untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah
rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada
umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum
didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam
memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin
terpenuhinya standar kualitas hidup.
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah
kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya
hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok
orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,
air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari
perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan
Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun
2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada
mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk
memenuhi kebutuhan pokok/dasar.
Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan
permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya
menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh
Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap
24
program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan
dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari
Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep
(integrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu:
1) Kemiskinan (Proper)
Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah
kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan
pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada
kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula
pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
2) Ketidakberdayaan (Powerless)
Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada
kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang
terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk
mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency)
Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki
atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana
situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya.
Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang
membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi
darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat
25
mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk
menghadapi situasi ini.
4) Ketergantungan (dependency)
Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari
seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan
tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka
tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau
penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan
pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi
persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan
sumber pendapatan.
5) Keterasingan (Isolation)
Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah
faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang
menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini
berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal
ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak
terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan
atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau
sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf
hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya
kemiskinan.
26
2.2. Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan
Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang
dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut
miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah
kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan
bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan
pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan,
kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan
pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk
mengkonsumsi.
Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan
daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan
pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995: 17). Konsumsi ini terutama ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya,
kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:
1) Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang
disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi
rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular.
2) Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan
penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas
sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian
3) Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat
keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat
27
tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan
berdampak mengganggu kesehatan.
4) Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan
pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai
dengan standar pendidikan.
Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas
menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah
(morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat
rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai
tingginya tingkat kematian (mortalitas).
Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang
rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang
semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif rendah.
Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing keadaan yang disebabkan
oleh adanya mortalitas maupun morbiditas yang tinggi.
1) Tingkat Partisipasi Sosial Yang Rendah
Kondisi kesehatan maupun gizi yang rendah menyebabkan ketahanan fisik
atau modal fisik yang diperlukan untuk partisipasi sosial menjadi rendah.
Hal ini dikarenakan kesehatan yang terganggu tidak dapat menunjang
partisipasi secara penuh baik di lingkungan kemasyarakatan maupun di
lingkungan kerja. Sebagian besar golongan masyarakat miskin relatif
jarang terlibat secara aktif dalam aktivitas sosial.
28
2) Absensi Meningkat
Faktor kualitas kesehatan yang rendah tidak mendukung adanya aspek
kehadiran dalam aktivitas kemasyarakatan baik di lingkungan sosial,
pendidikan, maupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi
dalam segala aktivitas menjadi semakin meningkat sehingga tidak
memiliki kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkungan sosial
tersebut.
3) Tingkat Kecerdasan Yang Rendah
Faktor gizi buruk ataupun kualitas kesehatan yang rendah akan berdampak
pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti diketahui bahwa kinerja
otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah
memerlukan gizi yang memadai atau ideal. Kekurangan gizi termasuk
faktor yang paling utama terhadap adanya penurunan kualitas intelektual.
4) Ketrampilan Yang Rendah
Pada prinsipnya, ketrampilan merupakan salah satu bentuk dari adanya
kreativitas. Aktivitas ini harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yang
mencukupi dan tentunya adalah kualitas intelektual yang memadai.
Masyarakat yang mengalami kekurangan gizi ataupun rentan terhadap
gangguan kesehatan relatif sulit untuk mengembangkan ketrampilannya.
Hal ini dikarenakan dukungan kesehatan untuk menjunjang
pengembangan kreativitas kerja relatif rendah sehingga tidak memiliki
banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas

Pengertian Kemiskinan

Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk
memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi
ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.
Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya
kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan
masyarakat dan standar pendidikan.
Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan
kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada
prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya
kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan
maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan
salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu
daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila
memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak
banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).
Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan
adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan
22
negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara
ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah
meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati,
2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan
yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak
seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat
maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap)
(Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya
pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai
mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.